Berita Internasional : Internet Terusik di Pakistan, Partai Khan Luncurkan Kampanye Pemilu Virtual. Faksi berkuasa di Pakistan mengusik koneksi internet dan memblok akses ke basis sosial media secara nasional pada Minggu (7/1) malam saat partai bekas perdana mentri Imran Khan yang dipenjarakan dengan virtual mengeluarkan manifesto dan kampanye pengumpulan dana mendekati pemilu bulan kedepan.
Kampanye atau telethon nasional dan global ini diadakan untuk menghindar dari larangan media lokal dan perlakuan keras pemerintahan pada tatap muka fisik Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).
Menurut jajak opini public, partai itu dipandang sebagai kemampuan politik nasional paling besar dan Khan jadi politikus terpopuler, d ikutip dari VOA Indonesia, Selasa (9/1/2024).
NetBlocks, pemantau internet global mandiri yang mempromokan hak-hak digital, keamanan cyber, dan tata urus, dan petinggi PTI memverifikasi ada masalah itu mendekati dan sepanjang kegiatan kampanye online.
“Diverifikasi: Metrik langsung memperlihatkan masalah bertaraf nasional pada basis sosial media di #Pakistan, termasuk X/Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube; kejadian ini terjadi saat partai bekas PM Imran Khan yang tersiksa, PTI, mengeluarkan telethon pengumpulan dana pemilu,” kata NetBlocks di X, yang pernah dikenali sebagai Twitter.
Kejadian ini stabil dengan perlakuan penyensoran sosial media awalnya yang semua dilaksanakan sepanjang rapat umum partai oposisi atau pidato pimpinan oposisi Imran Khan,” kata tubuh pengawas yang berbasiskan di Inggris itu.
Kewenangan pemilu sudah menampik Khan dan beberapa pimpinan senior PTI sebagai calon untuk pemilu parlemen pada 8 Februari. Partai oposisi terus-terusan mendakwa militer Pakistan merintangi keterlibatannya dalam pengambilan suara. Dewan Hak Asasi Manusia nirlaba mandiri Pakistan mencela perlakuan penundaan service internet itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak-hak fundamental.
Berita Internasional : Internet Terusik di Pakistan, Partai Khan Luncurkan Kampanye Pemilu Virtual
Dewan itu di X menjelaskan jika semua parpol memiliki hak jalankan kegiatannya.
“Dalam kerangka pemilu, semua parpol harus memperoleh hak dasar kebebasan berekspresif. Adalah tanggung-jawab pemerintahan Pakistan untuk tegakkan hak-hak dasar itu,” tegas dewan itu.
PTI mencela pemerintah sementara Pertama Menteri Anwaar-ul-Haq Kakar. Yang konstitusional adalah substansi netral dengan amanat untuk mengadakan pemilu secara bebas dan terbuka.
“PTI melangsungkan lagi acara virtual, dan kembali lagi internet dimatikan,” kata Syed Zulfiqar Bukhari, jubir partai tersebut.
“Apa yang terjadi dan sedang terjadi di Pakistan atas nama demokrasi ialah sebuah pukulan pada transparan,” sambungnya.
Mosi tidak yakin di parlemen yang dipegang oposisi melepas bintang kriket, Khan sebagai perdana mentri dari kedudukannya pada April 2022. Pimpinan Pakistan yang dijatuhkan itu menampik perlakuan itu dan mengatakan ilegal. Dengan mendakwa militer mengendalikannya atas perintah Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan pemerintahannya. Dia mendakwa pemerintahan dan AS menghukumnya karena menggerakkan peraturan luar negeri yang mandiri. Dan menampik memberi pangkalan militer ke militer AS. Washington dan Islamabad menentang dakwaan itu.
Khan mengulang tuduhannya pada sebuah artikel yang ia tulis dari penjara Kamis lantas yang keluar di majalah The Economist.
“Saya cuma akan menjelaskan, sama seperti yang sudah kami ucapkan awalnya, dakwaan bekas perdana mentri tidak berdasarkan. Dan saya pikir saya akan stop di situ saja,” kata Mathew Miller. Jubir Departemen Luar Negeri AS, minggu kemarin saat ditanyakan reaksinya pada claim Khan.