Ekonom Sebutkan Presiden Dipilih Harus Benahi Peraturan Hilirisasi Saat Kebakaran Smelter. Pemerhati ekonomi energi Kampus Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memberi beberapa catatan yang penting jadi perhatian presiden dipilih berkenaan peraturan hilirisasi saat bencana kebakaran di smelter PT Tsingshan Stainless Steel (ITSS).
Fahmy menyebutkan, presiden dipilih semestinya bukan hanya meneruskan hilirisasi pada pemerintah Jokowi yang menurut dia buruk sekali. Dia menyebutkan, hilirisasi yang sekarang ini digalakkan pemerintahan tidak memberi nilai lebih yang banyak. Ini diperburuk kurang kuatnya implementasi mekanisme keamanan dalam project hilirisasi di beberapa smelter.
Menurut dia, tenaga kerja yang bekerja di smelter tidak membutuhkan kwalifikasi ketrampilan yang lebih tinggi. Pemerintahan pusat dan wilayah dapat menyiapkan tenaga kerja apakah yang diperlukan, ketrampilan seperti apakah,” katanya.
“Semestinya presiden selanjutnya bukan hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan Jokowi yang sangat jelek ini. Hilirisasinya bagus, tetapi praktiknya sangat jelek. Mengapa jelek? Tandanya nilai lebih yang kita dapat itu tidak banyak. Selanjutnya safety system-nya tidak jamin keselamatan,” kata Fahmy dalam penjelasannya ke Tempo pada Jumat, 29 Desember 2023.
Ekonom Sebutkan Presiden Dipilih Harus Benahi Peraturan Hilirisasi Saat Kebakaran Smelte
Walau mempunyai catatan jelek, Fahmy menjelaskan, presiden dipilih harus memiliki loyalitas untuk meneruskan hilirisasi dengan lakukan pembaruan dan penilaian keseluruhan. Pembaruan itu ibarat penilaian supremasi investasi China di peraturan hilirisasi.
Dapat diundang investor asing dari negara yang lain atau saya mengharap beberapa pebisnis tambang nikel itu dapat didorong perorangan atau group untuk membangun perusahaan smelter,” ucapnya.
Menurut Fahmy, lebih banyak pebisnis lokal yang membangun perusahaan smelter, Indonesia memperoleh nilai lebih lebih banyak. Disamping itu, hal ini bisa buka lapangan pekerjaan.
Disamping itu, dia menggerakkan presiden dipilih untuk mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM yang diperlukan dalam hilirisasi. Menurut dia, tenaga kerja yang bekerja di smelter tidak membutuhkan kwalifikasi ketrampilan yang lebih tinggi. Pemerintahan pusat dan wilayah dapat menyiapkan tenaga kerja apakah yang diperlukan, ketrampilan seperti apakah,” katanya.
Salah satunya usaha yang bisa dilaksanakan, kata Fahmy yakni dengan membangun sekolah vokasi di Halmahera. Nanti, alumnus dari sekolah itu bisa diteruskan untuk bekerja di smelter.